oleh

Besok Honorer Pemkab Pandeglang Ancam Bakal Mogok Kerja

CHANELBANTEN.COM | Tenaga kerja honorer pada institusi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Provinsi Banten mengancam bakal mogok kerja selama 15 hari lamanya. Hal demikian disampaikan melalui surat terbuka Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), melalui Koordinator Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang, Rodeni yang tertanggal 11 oktober 2018.

Dalam suratnya, tenaga honorer Kabupaten Pandeglang, selama empat belas hari bakal melakukan aksi mogok kerja akan dimulai pada, Senin (15/10), berkumpul di halaman gedung negara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang-Banten.

“Aksi hari pertama senin besok dan hari terakhir, aksi akan kita pusatkan di gedung DPRD. Sedangkan untuk selanjutnya dirumah masing-masing. Yang jelas selama empat belas hari honorer akan terus mogok kerja,” cetus Rodeni , Sabtu (13/10).

Pada isi surat, aksi digelar setelah beredar surat himbauan FPHI pusat bernomor :025/FPHI/IX/2018, tertanggal 03 Oktober 2018. Beredarnya surat himbauan FPHI, lantaran tidak adanya kesepakatan yang mengikat untuk kepentingan honorer, setelah FPHI melakukan aksi damai pada tanggal 14 September di Kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), serta pada tanggal 17 September 2018 di Istana Negara.

Sementara, tuntutan aksi adalah Pemerintah mencabut kembali Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018, Pemerintah pusat diminta membatalkan rekrutmen CPNS Tahun 2018.

Baca Juga: 

Tuntutan FPHI juga memohon pihak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (PERPPU), oleh Presiden sebagai payung hukum bagi honorer instansi pemerintah, agar bisa terakomodir menjadi pegawai Aparatur Sipil.Negara (ASN), atau regulasi (Payung Hukum) yang jelas memungkinkan tanpa test tertulis (Undang-undang tidak memaksa harus tertulis tapi bisa dengan seleksi administrasi) tanpa membatasi usia sebelum memasuki masa pensiun.

“Untuk honorer Kabupaten Pandeglang, kami memohon penerbitan peraturan daerah atau peraturan bupati bagi honorer se-Kabupaten Pandeglang, sebagai payung hukum bagi para honorer Kabupaten Pandeglang,”harap Rodeni.(Ade Mahroji)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga