oleh

Pembangunan Infrastruktur Desa Harus Berdasarkan Usulan Warga

BN.com – Pembangunan infrastruktur di tingkat pedesaan tidak bisa dilaksanakan jika tidak sesuai Rencana Kerja Pembangunan Pedesaan (RKP-Des). Pasalnya, hal tersebut sekarang sudah diatur dalam tata kelola penggunaan keuangan pemerintahan desa.

Adapun yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di desa yakni harus tim pengelola kegiatan (TPK) yang dibentuknya dari personil Lembaga Pengabdian Masyarakat  atau dari hasil musyawarah desa. Dalam hal ini warga berhak mengusulkan usulan pembangunan.

Kabid Pemerintahan Desa  di BPMP-Des Lebak, Lingga Sagara, belum lama ini mengatakan, bahwa sistem usulan dari pelaksanaan kebutuhan pembangunan di perdesaan harus mengacu pada aturan main yang ada, dan melalui tahapan usulan.

“Jadi usulan warga harus dimasukan dalam diusulkan melalui TPK, dan hal itu harus sesuai dengan RKP-Des,” katanya.

Lingga menambahkan, bahwa kalau sudah sesuai prosedur TPK mengusulkan rencana anggaran biaya (RAB) sesuai kebutuhan. Dan setiap usulan ini pun harus melalui pejabat pengelola teknis keuangan (PPTK-red) yaitu Kaur Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Desa dan disetujui sekretaris desa.

“Jadi desa sekarang mah semuanya harus prosedural, tata kelola kegiatan dan keuangan pun sudah diatur dalam peraturan. Itu pun harus sesuai RKP-Des, karena inilah nanti yang akan diusulkan dalam RAB,” paparnya. (ratu/almalik)

Berita Lainya