oleh

Program Kotaku, Tuntaskan Kekumuhan Lingkungan

CHANELBANTEN.COM | Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pemerintah Kota Serang tahun ini mendapatkan Alokasi Dana sebesar Rp 34,5 miliar untuk 34 Kelurahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Iwan Sumardi didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman, Iphan Fuad menjelaskan, dari total anggaran Rp. 34,5 miliar tersebut, setiap kelurahan mendapatkan bagian berbeda yang mana disesuaikan dengan usulan perencanaan dan luasan kumuh yang ada pada lokasi kelurahan masing – masing.

“Untuk lokasinya Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang merupakan hasil penetapan yang dilakukan oleh Kotaku pada tahun sebelumnya dan pernah di SK kan oleh pak Wali,” jelas Iwan, kepada Tangerang Raya, kemarin di kantornya.

Dikatakan Iwan, bahwa lokasi yang mendapatkan program Kotaku merupakan lokasi – lokasi yang terindikasi kumuh, dengan beberapa indikator yang ada serta diusulkan ke Pemerintah Pusat sehingga turunlah alokasi anggaran tersebut.

Disinggung terkait target capaian, Iwan menjelaskan, untuk proses pekerjaannya saat ini secara akumulasi telah mencapai 60 persen dan capaian tersebut sesuai dengan haraapan.

“60 persen itu secara keseluruhan, namun kalau kita lihat dilapangan ada yang sudah diangka 40, 60, bahkan 70 persenan, yaitu tadi karena stratanya yang berbeda dalam pengerjaanya,” terang Iwan.

Selain itu, Iwan menuturkan pada tahun 2019 ini ada 384,6 hektare yang masuk dalam SK kumuh. Dari program tersebut pihaknya telah mengurangi kawasan kumuh hingga 350 hektare.

“Jadi memang signifikan sekali yang kita tangani, cuma yang saya bilang tadi itu, kalau bisa dibilang numerik artinya secara angka kita bisa mengurangi kekumuhuan dengan infrastruktur, namu secara prilaku ini masih menjadi PR kita semua,” paparnya.

Selanjutnya, Iwan berharap, dengan adanya program Kotaku tersebut terjadi perubahan di masyarakat. “Kami berharap dengan adanya program ini ada perubahan, yang tadinya kumuh, menjadi tidak kumuh, yang tadinya tidak tertata menjadi tertata, namun yang paling penting yaitu perubahan prilaku masyarakatnya. Karena pada dasarnya kebiasaan masyarakat untuk berlaku hidup sehat sangat sulit untuk diubah oleh orang lain, karena menyangkut karakter atau sifat dan juga kebiasaan dari diri sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, Konsultan Pendamping Asisten Korkot Bidang Kelembagaan dan Kolaborasi, Dadan Hamdani menambahkan terkait tentang mekanisme pengadaan material dalam pelaksanaan pekerjaan program Kotaku.

“KSM merupakan pelaksana dialapangan, sebelum melaksanakan kegiatan, KSM terlebih dahulu membuat RAB setelah membuat RAB mereka melakukan survay harga minimal ke tiga perusahaan/toko sehingga mereka mendapatkan harga yang cocok dan sesuai sepesifikasi yang telah ditentukan,” tambahnya.

Untuk diketahui, program Kotaku merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, yakni, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. (Has/APK)

Komentar

Berita Lainya