oleh

Stttt…Ada Yang Cari Untung Dari Dana BOS di Lebak

CHANELBANTEN.com – Guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, sayangnya pelaksanaan program BOS di wilayah Kabupaten Lebak, diduga kuat dijadikan ajang untuk mencari keuntungan oleh sejumlah oknum.

Modusnya pun beragam, salah satunya adalah dengan berkedok pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan pengadaan sampul raport siswa. Indikasi adanya oknum yang mengambil keuntungan dari dana BOS, diketahui dari keluhan sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Lebak.

 

Baca juga : Kepala Sekolah SD di Lebak Keluhkan Jual ‘Dedet’ Buku Pelajaran Siswa

‎Pengadaan Buku KTSP Diduga Ada Permainan Oknum

Mereka mengeluhkan adanya penjualan buku pelajaran siswa yang terkesan memaksa alias jual ‘dedet’ yang diduga dilakukan oleh salah satu suplier buku. Para Kepsek itu mengeluh, lantaran selain harga barang (buku-red) yang ditawarkan kemahalan, pihak sekolah tidak bisa memilih sendiri suplier dan barang yang mereka inginkan.

Salah satu Kepsek SD di salah satu kecamatan di wilayah Lebak selatan (Baksel) yang minta namanya dirahasiakan mengungkapkan, untuk satu buku oleh pihak suplier dibanderol harga sebesar Rp.50 hingga Rp.60 ribu.

“Serba salah, kami tolak tetapi mereka (Suplier-red) kesanya jual dedet (paksa) bahwa penjualan buku itu sudah mendapat rekomendasi dari salah satu lembaga/organisasi dan pejabat di Kabupaten Lebak. Ya, mau tidak mau kita terima karena kami takut rekomendasi itu benar,” kata seorang Kepsek yang mewanti namanya tidak disebutkan kepada chanelbanten.com, beberapa waktu lalu.

 

Meski merasa keberatan dengan harga yang di tawarkan oleh pihak suplier, namun sekolah tetap menerima buku panduan pelajaran tersebut karena pihak suplier membawa salah satu lembaga dan pejabat di Kabupaten Lebak. Sayangnya, Kepsek itu tak berani menyebutkan nama organisasi dan pejabat yang diduga membekingi jual dedet buku itu.

Masih kata dia, memang ada kewajiban dari penyaluran dana BOS untuk pembelian buku pelajaran siswa sebesar 20 persen. Namun, teknis pembelianya diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah tidak ditentukan oleh Dinas terkait atau suplier.

“Serba salah, jika tidak dibeli kami takut jadi masalah. Soalnya, sekolah yang lain juga sama mau menerima penjualan buku itu meskipun secara terpaksa. Ya, itu tadi bukan atas dasar penawaran tetapi lebih kepada rasa takut,” ungkapnya.

Kata dia, yang membuat para Kepsek merasa keberatan dengan penawaran buku itu karena harganya diatas standar alias kemahalan. Setahu dirinya, harga buku di toko-toko buku harganya lebih murah dari harga buku yang ditawarkan oleh suplier. Selain itu, kebutuhan buku yang ditawarkan belum terlalu mendesak dan masih banyak kebutuhan sekolah lain yang mendesak.

“Ya, kalau beli buku toko-toko biasa atau suplier lain, paling-paling harganya cuma Rp.25 hingga 30 ribu. Jauhkan perbandinganya dengan buku yang dari suplier Rp.60 ribu. Gede juga ambil untungnya,” bebernya.

TERLIBATKAH UPT?

Simalakama memang bagi para pengelola sekolah, diterima jual dedet buku itu membebani dan merugikan, jika ditolak maka masalah menanti. Memang, penawaran buku itu tidak langsung di tawarkan oleh pihak suplier, tetapi menggunakan tangan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan setempat.

Inilah yang membuat para Kepsek mau menerima dengan keterpaksaan karena proposal peawaran buku itu menyebut Lembaga dan Pejabat yang cukup ditakuti di Kabupaten Lebak.

Masih menurut sumber media ini, bahwa penawaran buku itu tidak langsung ditawarkan oleh pihak suplier tetapi meminjam tangan dari Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di masing-masing daerah.

“Yang nawarin bukan dari pihak suplier langsung, tetapi biasanya dari Kepala UPT. Ini yang membuat kami sulit untuk menolak,” ujarnya.

Biasanya, beber dia, pihak suplier tidak langsung datang menawarkan ke pihak sekolah, tetapi melobi dulu pihak UPT dengan berdalih jika ‘usahanya’ itu sudah mendapat restu dari Pejabat Lembaga tertentu dan Dinas terkait. Oleh UPT, kemudian di tawarkan kembali kepada pihak sekolah dengan modus yang sama.

“Para Kepsek kemudian di kumpulkan untuk mensosialisasikan bisnis dedet ini, Ya, mungkin saja ada iming-iming persentase dari hasil penjualan buku itu dari suplier ke UPT makanya mau terima,” ungkapnya.

Sayangnya, sejumlah Kepala UPT Pendidikan bungkam saat di mintai tanggapan soal adanya penjualan buku ke sekolah-sekolah di lingkungan pendidikanya. Bahkan, beberapa waktu lalu, ada salah seorang Kepala UPT di salah satu kecamatan di Lebak yang melarang Wartawan chanelbanten.com mengambil gambar buku pesanan yang tergeletak di kantor UPT.

“Jangan bahas soal itu (Bisnis buku-red), bahas aja yang lain,” kata seorang Kepala UPT Pendidikan yang mewanti namanya juga dirahasiakan.

MODUS LAIN

Sampul Raport (poto ilustrasi, net)

Modus lainya yang ditemukan media ini oleh oknum yang mencari keuntungan dari dana BOS adalah dengan pengadaan sampul raport siswa. Pihak sekolah terutama pengelola sekolah dasar diharuskan untuk membeli sampul raport sebesar Rp.50 ribu per pcs yang disediakan oleh pihak suplier.

Lagi-lagi para pengelola dibuat pusing dengan pengadaan sampul raport yang terkesan memaksakan dan terkesan mengada-ada itu. Ini lantaran, pengadaan sampul raport tidak ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOS.

“Gimana kami tidak dibuat pusing, karena selain harganya mahal kita juga bingung harus membuat laporan pertanggung jawabanya (LPJ). Karena, pengadaan sampul raport tidak ada dalam juklak dan juknis BOS,” keluhnya.

DISDIKBUD LEBAK MEMBANTAH

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Imam Suangsa.

Menanggapi ini, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan bahwa pembelian buku kurikulum dan KTSP melalui penerbit yang lulus Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dan LKPP.

“Dan semuanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dari dana bos,” kata Imam melalui pesan WhatsApp.
 
Imam juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah merekomendasi tertulis kepada satu penerbit baik secara lisan atau secara tertulis.
 
“Dinas tidak pernah merekomendasi secara lisan maupun tertulis kepada satu penerbit,” tegasnya.
 
Masih kata Imam, untuk penyaluran dana BOS sendiri kewenanganta ada di sekolah jadi mau beli apapun keweangannya ada di sekolah.
 
Saat ditanya total anggaran dan penerima BOS se – Kabupaten lebak untuk tahun ajaran 2017, Imam tidak merespon.
 
Berdasarkan sumber chanelbanten.com jumlah siswa SD pada tahun 2016 di Kabupaten Lebak 145.106 siswa. (Aji/Red)
 

Komentar

Berita Lainya