oleh

Tahun ini, Anggaran Rp 400 Miliar Tumpah ke 430 Desa di Lebak

CHANEL BANTEN.com l Sebanyak 430 desa di Kabupaten Lebak, tahun ini akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 400 Miliar.
Anggaran sebesar itu bersumber dari APBN pusat, Bankeu APBD Banten dan APBD Kabupaten.

Berdasarkan pres rilis yang diterima redaksi Chanel Banten.com dari Humas Pemkab Lebak. Total anggaran untuk desa Rp 400 miliar terdiri dari, APBN sebesar Rp 286.755.343.000, alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Rp 119.426.892.700, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten Rp 9.619.682.210, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi Banten sebesar Rp 17.000.000.000.
Alokasi untuk masing-masing desa berkisar antara Rp 1,1 miliar sampai dengan Rp 3 miliar. Khusus dana desa sumber APBN alokasi masing-masing desa berkisar antara Rp 700 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar yang diprioritaskan penggunaanya untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor: 16 Tahun 2018 tentang prioritas pengggunaan Dana Desa Tahun 2019, pembangunan infrastruktur pedesaan bergeser dengan prioritas untuk kegiatan usaha ekonomi produktif agar hasilnnya langsung dirasakan oleh masyarakat desa.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi mengatakan, penggunaan dana desa tersebut harus diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan demikian kegiatan dalam APBDesa yang bersumber dari dana desa terdiri dari kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi desa (ued) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

”Namun dalam menggunakannya harus mengacu pada aturan main yang ada,” katanya.

Wabup tidak ingin ada masalah yang menimpa kepala desa diujung masa jabatannya. Untuk itu, dengan tegas mengatakan bahwa setiap kepala desa harus memahami aturan serta Juklak Juknis penggunaan dana desa tersebut, dengan pendampingan TP4D.

”Masih ada kepala desa yang menganggap dana desa itu sebagai fress money, paradigma lama itu harus dihilangkan, sekarang APBDesa, jadi pengelolaannya harus transpran seperti ikan di aquarium,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, Lani Hanika Wanikeu Pasaribu mengatakan, bahwa kepada desa untuk tidak takut dalam menggunakan dana desa jika sesuai aturan yang ada. Untuk itu, TP4D akan siap melakukan pendampingan agar setiap desa dapat menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya tanpa ada keraguan. (RED)

Berita Lainya