oleh

Verifikasi Faktual KTP Dukungan Balongub Independen Dituding Sebagai Bentuk Kampanye Sistemik‎

CHANELBANTEN.com – Verifikasi Faktual Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan untuk bakal calon gubernur (Balongub) non partai atau dari jalur independen dituding sebagai bentuk kampanye secara sistemik.

Pasalnya, petugas Pemilu dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di seluruh desa yang ada di Provinsi Banten yang melakukan verifikasi dengan cara do to dor kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung telah memperkenalkan Balongub tersebut.‎

“Coba bayangkan, dalam setiap kerja verifikasi faktual di lapangan yang dilakukan oleh PPS justru akan banyak dibicarakan oleh PPS soal nama balongub itu, dan ini secara tidak langsung telah terjadi sosialisasi calon independen. Dengan begini jelas akan merugikan calon yang diusung parpol karena tidak pernah disebut-sebut PPS,” ujar Ika Mustika Ketua Panwascam Malingping, Lebak, Minggu (4/9/2016).

Menurut Ika, adapun peluang Balongub independen lolos, masalahnya pada sistem alat kerja verifikasi faktual ini, jika dalam verifikasi faktual itu setiap tim sukses calon akan mengikuti dan bisa mempengaruhi warga untuk mendukung, sehingga hasil verifikasi Faktual akan memenuhi syarat (MS) dan di sana jelas akan jadi ajang transaksional. Masalah lainnya, kata Ika, itu sejak tanggal 26 Agustus hingga 8 September ini PPK dan PPS beserta Panwaslu banyak terampas waktu dengan verifikasi faktual calon perseorangan itu.

“Walaupun itu semua sudah diatur dalam peraturan resmi,  karena itu kami mohon persoalan ini agar dievaluasi biar menghasilkan pemilu obyektif dalam sistem yang tidak meribetkan penyelenggara,” tandasnya.‎

Ika membeber, se Kecamatan Malingping ada sebanyak 23.913 KTP dukungan untuk balongub independen.

“Yang jadi persoalan adalah KTP itu didapatkan si balongub itu darimana, kok banyak warga yang membantah telah memberikan KTP kepada balon itu, dan ini termasuk dialami saya,  jelas ini harus jadi temuan pelanggaran dari balon independen,” tukasnya.‎

Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Banten, Saeful Bahri membantah bahwa verifikasi faktual untuk calon perseorangan itu justru telah dimanfaatkan oleh balongub perseorangan untuk mempermudah jalan lolos menuju pencalonan dengan sistem alat kerja yang dibuat oleh KPU Banten itu.

Saeful juga mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya penjegalan dengan sistem yang sedang dijalkankan oleh PPK dan PPS se Banten sekarang terhadap dua pasangan calon perseorangan yaitu, Dimyati Natakusumah-Yemelia dan Yayan Sopyan-Rt Enong.

“Kami membantah kalau verifikasi faktual untuk mendeteksi KTP dukungan calon perseorangan itu sebagai tatacara memudahkan agar mereka itu lolos, tetapi dalam alat kerja kami ini ada pilihan-pilihan yang bisa saja menolak pencalonan dengan penandatangan langsung,” katanya.‎

Ditambahkan Saeful, bahwa alat kerja yang disebar ceklis oleh semua PPS di lapangan hingga 5 September ini itu untuk mendeteksi warga yang namanya tercantum dalam dukungan itu, namun nanti akan dichek ulang lagi oleh PPS dengan form B5-KWK.

“Form ini nanti yang akan menentukan warga itu mendukung atau tidak. Bisa saja itu memenuhi syarat (MS), bisa tidak memenuhi syarat (TMS) atau masuk kategori belum memenuhi syarat (BMS) seperti dalam form B-20 BMS,” jelasnya. (ratu)

 

Berita Lainya